Berita

Hari Ini Perdana Distribusi Buku Kurikulum 2013

distribusi bukuJakarta, Kemdikbud — Menjelang implementasi Kurikulum 2013 yang akan berlangsung serentak pada tahun pelajaran 2014/2015, distribusi buku Kurikulum 2013 pun mulai dilakukan. Salah satu percetakan buku Kurikulum 2013, PT. Intermasa, melakukan pelepasan pengiriman perdana buku Kurikulum 2013, bekerja sama dengan PT. Pos Logistik Indonesia.

“Atas kementerian kami sampaikan terima kasih atas kerja keras, sehingga pengiriman perdana buku kurikulum 2013 untuk tahun 2014 dapat dilakukan. Tanpa kerja sama dari konsorsium percetakan, Kemdikbud tidak dapat melakukan pencetakan sendiri,” ujar Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar, Thamrin Kasman, saat pelepasan pengiriman perdana buku Kurikulum 2013 di Cibitung, Bekasi, Rabu (18/06/2014).

Thamrin mengatakan, setelah pengiriman buku Kurikulum 2013 tahap pertama ini dilakukan, diharapkan pencetakan berikutnya segera dilakukan sehingga dapat dengan cepat mengirim buku untuk tahap berikutnya. Thamrin juga berharap proses pengiriman buku dapat sesuai dengan jadwal.

“Pada tahap pertama ini diharapkan paling lambat satu minggu sudah diterima di sekolah. Semoga keberangkatan pengiriman buku tidak ada halangan,” harap Thamrin.

Pada kesempatan ini Direktur Utama PT. Intermata, Ahmad Mughira Nurhani mengatakan, PT. Intermasa dipercaya oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melayani pencetakan buku di 20 regional, dengan total sekitar 18 juta buku.

“Semua ini tergantung pesanan. Yang menentukan angka tersebut bisa naik dan turun. Saat ini yang akan dikirim 1,6 juta buku,” katanya.

Mughira mengatakan, satuan pendidikan yang diberikan layanan pencetakan adalah untuk tingkat SMP, SMA dan SMK. Pengiriman buku mulai dilakukan pada hari ini, Rabu (18/06/2014). Tujuan pertama pengiriman adalah untuk sekolah sekitar DKI Jakarta, yaitu regional 65 (Jakarta Selatan dan Jakarta Timur), regional 66 (Jakarta Barat dan Jakarta Utara), serta sebagian daerah Jawa Barat.

Sementara Direktur Utama PT. Pos Logistik Indonesia, Budi Setiawan, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kemdikbud dan PT. Intermasa untuk melakukan pengiriman buku Kurikulum 2013. “Saya berharap pengiriman buku kurikulum 2013 tidak ada halangan, sehingga dapat sesuai dengan jadwal,” harapnya.

Adib Wildani

Sumber: http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2713

Kemdikbud Tingkatkan Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Sekolah melalui ALPEKA

cover majalah 1Jakarta, Kemdikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID), mengembangkan perangkat lunak aplikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan sekolah (ALPEKA) melalui program Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrators, and Students (PRIORITAS).

Kegunaan perangkat ini untuk memudahkan sekolah dalam pembuatan pelaporan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sehingga, pihak sekolah dapat lebih mudah untuk melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemdikbud, Didik Suhardi, mengungkapkan apresiasi yang positif terhadap kehadiran ALPEKA. Menurutnya, ALPEKA dapat mengadministrasikan dan melaporkan dana sekolah yang bersumber dari BOS Pusat dan semua sumber keuangan sekolah.

“Artinya, semua sumber keuangan sekolah diadministrasikan dan dilaporkan secara terpadu,” ujar Didik saat diwawancarai di ruang kerja, (24/1/2014). “Dengan demikian, kasus-kasus dobel bayar bisa dihindari,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelum kehadiran ALPEKA, sekolah harus menyisihkan sebesar Rp 500.000-Rp 2.000.000 dari anggaran dana BOS, guna membeli perangkat lunak pembuatan pelaporan BOS, disertai pelatihannya. Kini, pihak sekolah dapat mengunduh perangkat lunak pembuatan pelaporan BOS, ALPEKA, dengan gratis melalui situs www.bos.kemdikbud.go.id.

Sehingga, sekolah tidak perlu lagi membeli atau menghadirkan tenaga ahli untuk memanfaatkan perangkat lunak ini dan dana BOS dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. ALPEKA merupakan perangkat lunak berbasis Microsoft Excel, dengan bahasa yang informatif, mudah dijalankan, praktis bagi para pengelola dana BOS di sekolah. Untuk menjalankannya, mereka cukup membaca tahapan-tahapan panduan penggunaan ALPEKA yang sudah disediakan di situs www.bos.kemdikbud.go.id.

Implementasinya, terdapat empat tabel besar yang harus diisikan pada masing-masing tahapan, yaitu tabel data umum, tabel data file, tabel laporan keuangan, dan tabel laporan BOS. Sejak diluncurkan 2003 lalu, tim Manajemen BOS telah melakukan sosialisasi, dan simulasi penggunaan ALPEKA di sekolah di beberapa kota. Diantaranya, Jakarta, Bandung, Solo, dan Makasar.

Adib Wildani

Sumber: http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2062

Kemendikbud Belum Cairkan Anggaran Pengawasan Unas

JAKARTA - Pelaksanaan ujian nasional (unas) tinggal sebulan lagi. Tetapi sampai kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum mengeluarkan sama sekali anggaran untuk pegawasan. Mereka beralasan, saat ini fungsi pegawasan unas belum berjalan.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengakui sendiri bahwa anggaran untuk pegawasan itu belum dikeluarkan. “Sekarang coba, kapan pelaksanaan unasnya. Masih April nanti,” katanya usai pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 di Jakarta kemarin.

Meskipun anggarannya belum cair, Nuh meminta pengawas unas tidak perlu khawatir. Sebab dari total anggaran unas sebanyak Rp 580 miliar, sudah dialokasikan untuk urusan pegawasan. Namun mantan rektor ITS Surabaya itu tidak merinci detail anggaran pegawasan unas itu.

Saat ini pelaksanaan pegawasan unas masih  belum berjalan, khususnya pelaksanaan di tingkat sekolah. Tetapi Nuh menuturkan, pegawasan di tingkat percetakan sudah berjalan. Bahkan dia mengatakan pengawasan percetakan unas dilakukan selama 24 jam.

Pengawas percetakaan ini terdiri dari beberapa unsur. Yaitu dari panitia tingkat provinsi, kepolisian, dan delegasi perguruan tinggi. “Pengawas ini sekaligus melaporkan perkembangan percetakaan naskah ujian secara berkala ke panitia pusat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nuh juga memaparkan perkembangan konflik internal di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara. Konflik di Unsrat memanas Rabu lalu (5/3). Nuh mengatakan dia sudah mencabut surat perpanjangan masa bakti Rektor Unsrat Prof Donald Rumokoy. Posisinya diganti oleh Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim sebagai pejabat rektor.

“Kita tidak ingin membiarkan institusi Unsrat hancur. Karena harganya lebih mahal ketimbang (kepentingan, red) pribadi-pribadi di dalamnya,” paparnya. Dia menuturkan posisi rektor saat ini bakal berlaku sampai terpilih rektor baru nanti. Sedangkan untuk pengusutan kasus anarkis, Nuh meminta jajaran kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Termasuk pihak-pihak yang berada di belakangnya.

Nuh mengatakan kisruh di Unsrat dimulai dari persoalan hukum. Untuk itu Kemendikbud tidak bisa menyelesaikannya, sebelum proses hukum itu tuntas. Sampai akhirnya Mendikbud mengeluarkan surat perpanjangan masa bakti Rektor Donald. Namun ketika di tangani oleh Rektor Donald, kondisi tidak semakin membaik.

Adib wildani
sumber; http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/node/2068

Larangan Pungutan di SD dan SMP

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA secara jelas menyebutkan bahwa SD dan SMP Negeri (non RSBI) dilarang melakukan pungutan apapun kepada peserta didik, orang tua dan walinya. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud ini. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta yang menerima dana BOS juga diatur didalam peraturan ini. Secara jelas silahkan dibaca peraturan ini dan dapat diunduh dari situs ini.

Download

Permendikbud No 60 Tahun 2011

 

 

Adib Wildani

sumber: http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/7

Orangtua Jangan Diamkan Penggunaan BOS

JAKARTA, KOMPAS.com - Orangtua siswa harus lebih kritis mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), demi terciptanya transparansi BOS. Dengan berdiam diri, transparansi penggunaan BOS tidak akan terwujud dengan baik.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan hal itu dalam diskusi tentang akses informasi publik di Jakarta, Kamis (14/10/2010). Dikatakannya, Kementerian Pendidikan Nasional sebetulnya sudah membuka secara transparan mengenai penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di Tanah Air. Namun, keterbukaan penggunaan dana tersebut kerap berhenti di tingkat sekolah yang memiliki kewenangan otonomi atas pemanfaatan BOS tersebut.

Informasi mengenai penggunaan BOS ini hanya diketahui oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Bahkan, katanya tidak semua guru mengetahui anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) yang di antaranya melibatkan dana BOS.

Orangtua siswa juga berhak mengetahui penggunaan dana BOS tersebut dengan menanyakan kepada pihak sekolah. Akan tetapi, hal ini seringkali diabaikan karena putra-putri mereka justru mendapat sanksi atau tudingan dari pihak sekolah. Akibatnya, banyak orangtua siswa memilih diam dan tak memedulikan hal tersebut agar pendidikan anaknya tak terganggu.

“Masalah (keterbukaan informasi) dana BOS ini ada dua, yakni manajemen sekolah yang tidak terbuka dan sikap masyarakat yang tidak acuh,” kata Darmaningtyas.

“Orangtua jangan jadi penakut. Kalau melihat ada pelanggaran (pemakaian BOS), tanyakan dan laporkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Henny S. Widyaningsih mengatakan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin masyarakat untuk menerima informasi dari pejabat publik, termasuk mempertanyakan keterbukaan penggunaan dana BOS. Pejabat publik pun wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada pemohon dan bahkan bisa dikenai hukuman penjara atau denda jika mengabaikan permohonan keterbukaan informasi itu.

 

 

Adib wildani

sumber: http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/4