Berita

Kemendikbud Belum Cairkan Anggaran Pengawasan Unas

JAKARTA - Pelaksanaan ujian nasional (unas) tinggal sebulan lagi. Tetapi sampai kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum mengeluarkan sama sekali anggaran untuk pegawasan. Mereka beralasan, saat ini fungsi pegawasan unas belum berjalan.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengakui sendiri bahwa anggaran untuk pegawasan itu belum dikeluarkan. “Sekarang coba, kapan pelaksanaan unasnya. Masih April nanti,” katanya usai pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 di Jakarta kemarin.

Meskipun anggarannya belum cair, Nuh meminta pengawas unas tidak perlu khawatir. Sebab dari total anggaran unas sebanyak Rp 580 miliar, sudah dialokasikan untuk urusan pegawasan. Namun mantan rektor ITS Surabaya itu tidak merinci detail anggaran pegawasan unas itu.

Saat ini pelaksanaan pegawasan unas masih  belum berjalan, khususnya pelaksanaan di tingkat sekolah. Tetapi Nuh menuturkan, pegawasan di tingkat percetakan sudah berjalan. Bahkan dia mengatakan pengawasan percetakan unas dilakukan selama 24 jam.

Pengawas percetakaan ini terdiri dari beberapa unsur. Yaitu dari panitia tingkat provinsi, kepolisian, dan delegasi perguruan tinggi. “Pengawas ini sekaligus melaporkan perkembangan percetakaan naskah ujian secara berkala ke panitia pusat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nuh juga memaparkan perkembangan konflik internal di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara. Konflik di Unsrat memanas Rabu lalu (5/3). Nuh mengatakan dia sudah mencabut surat perpanjangan masa bakti Rektor Unsrat Prof Donald Rumokoy. Posisinya diganti oleh Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim sebagai pejabat rektor.

“Kita tidak ingin membiarkan institusi Unsrat hancur. Karena harganya lebih mahal ketimbang (kepentingan, red) pribadi-pribadi di dalamnya,” paparnya. Dia menuturkan posisi rektor saat ini bakal berlaku sampai terpilih rektor baru nanti. Sedangkan untuk pengusutan kasus anarkis, Nuh meminta jajaran kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Termasuk pihak-pihak yang berada di belakangnya.

Nuh mengatakan kisruh di Unsrat dimulai dari persoalan hukum. Untuk itu Kemendikbud tidak bisa menyelesaikannya, sebelum proses hukum itu tuntas. Sampai akhirnya Mendikbud mengeluarkan surat perpanjangan masa bakti Rektor Donald. Namun ketika di tangani oleh Rektor Donald, kondisi tidak semakin membaik.

Adib wildani
sumber; http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/node/2068

Larangan Pungutan di SD dan SMP

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA secara jelas menyebutkan bahwa SD dan SMP Negeri (non RSBI) dilarang melakukan pungutan apapun kepada peserta didik, orang tua dan walinya. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud ini. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta yang menerima dana BOS juga diatur didalam peraturan ini. Secara jelas silahkan dibaca peraturan ini dan dapat diunduh dari situs ini.

Download

Permendikbud No 60 Tahun 2011

 

 

Adib Wildani

sumber: http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/7

Orangtua Jangan Diamkan Penggunaan BOS

JAKARTA, KOMPAS.com - Orangtua siswa harus lebih kritis mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), demi terciptanya transparansi BOS. Dengan berdiam diri, transparansi penggunaan BOS tidak akan terwujud dengan baik.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan hal itu dalam diskusi tentang akses informasi publik di Jakarta, Kamis (14/10/2010). Dikatakannya, Kementerian Pendidikan Nasional sebetulnya sudah membuka secara transparan mengenai penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di Tanah Air. Namun, keterbukaan penggunaan dana tersebut kerap berhenti di tingkat sekolah yang memiliki kewenangan otonomi atas pemanfaatan BOS tersebut.

Informasi mengenai penggunaan BOS ini hanya diketahui oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Bahkan, katanya tidak semua guru mengetahui anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) yang di antaranya melibatkan dana BOS.

Orangtua siswa juga berhak mengetahui penggunaan dana BOS tersebut dengan menanyakan kepada pihak sekolah. Akan tetapi, hal ini seringkali diabaikan karena putra-putri mereka justru mendapat sanksi atau tudingan dari pihak sekolah. Akibatnya, banyak orangtua siswa memilih diam dan tak memedulikan hal tersebut agar pendidikan anaknya tak terganggu.

“Masalah (keterbukaan informasi) dana BOS ini ada dua, yakni manajemen sekolah yang tidak terbuka dan sikap masyarakat yang tidak acuh,” kata Darmaningtyas.

“Orangtua jangan jadi penakut. Kalau melihat ada pelanggaran (pemakaian BOS), tanyakan dan laporkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Henny S. Widyaningsih mengatakan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin masyarakat untuk menerima informasi dari pejabat publik, termasuk mempertanyakan keterbukaan penggunaan dana BOS. Pejabat publik pun wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada pemohon dan bahkan bisa dikenai hukuman penjara atau denda jika mengabaikan permohonan keterbukaan informasi itu.

 

 

Adib wildani

sumber: http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/4

Lomba Foto dan Penulisan Artikel dan Feature Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2014

Tanggal:
Minggu, 09/03/2014

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2014, Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PIH Kemdikbud), menyelenggarakan Lomba Foto, Penulisan Artikel dan Feature Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2014.

Tema Lomba adalah: “Mendidik Sejak Dini, Sekolah Setinggi Mungkin, Menjangkau Lebih Luas”

Untuk subtema dan kriteria lomba, dapat mengunduh file di bawah ini.

Lampiran:
Adib Wildani
sumber: http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/node/2210

Sistem KKNI Perbolehkan Budayawan dan Seniman Jadi Guru Kesenian di Sekolah

Ngajar SeniJakarta, Kemdikbud — Salah satu rekomendasi dari hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 adalah pemanfaatan seniman/budayawan atau alumni perguruan tinggi seni sebagai pengajar seni budaya sebagai solusi atas kurangnya guru kesenian di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan hal tersebut diperbolehkan oleh sistem Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan KKNI, katanya, guru kesenian tidak harus memiliki latar belakang pendidikan S1 atau D4.

“Seringkali kita dibenturkan bahwa menjadi guru itu syaratnya harus S1 atau D4. Sedangkan seniman itu tidak serta merta harus S1 atau D4. Tapi kalau dia memiliki kemampuan yang sangat bagus, kenapa tidak? Kita kan sudah memiliki KKNI,” ujar Mendikbud saat penutupan RNPK 2014 di Jakarta, (7/3/2014). Karena itu Mendikbud mengimbau semua pihak untuk memperkuat sistem KKNI.

Ia mengatakan, sistem KKNI merupakan sistem yang dirancang untuk membangun jembatan antara realitas yang ada di lapangan, terutama bagi mereka yang memiliki kompetensi dengan kemampuan belajar secara mandiri, dengan aturan formal yang ada. “Seseorang yang sudah memiliki kompetensi di lapangan meskipun pendidikan formalnya belum S1, D4, dan seterusnya, dimungkinkan atau diperbolehkan untuk menjadi guru ataupun dosen,” tegas Mendikbud.

Ia menambahkan, hal yang sama juga berlaku untuk mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan memiliki technical skill yang memadai dan terbukti kompetensinya. Meskipun latar belakang pendidikan mereka belum S2, tetap bisa menjadi dosen di perguruan tinggi setelah melalui proses atau penyetaraan melalui sistem KKNI.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikann dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional.

 

Adib Wildani

 

sumber: http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2292