Berita

Serapan Dana BOS Balikpapan 1 Persen

69168_620TEMPO.CO, Balikpapan-Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Kalimantan Timur menyatakan realisasi serapan dana bantuan operasional sekolah (BOS) setempat sebesar 1 persen. “Iya itu realisasi anggaran,” kata Kepala Dinas Pendidikkan Kota Balikpapan Sri Wahyuningsih, Rabu 10 Oktober 2012.

Wahyuningsih mengatakan ada tiga sekolah yang baru merealisasikan penyaluran dana BOS sebesar 1 persen. Kondisi itu kata Yuyun sapaan akrabnya, memang berbeda dengan tahun 2011 lalu. “Tiga sekolah, semuanya sekolah dasar,” ujarnya.

Bukan hanya 1 persen, ada juga sekolah yang baru menyalurkan dana BOS sebesar 10 persen. “Ada juga sekolah yang baru 10 persen menyalurkan dana BOS. Jadi kalau dihitung, sekolah yang menyalurkan dana BIS dibawah 20 persen ada 7 sekolah,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, penyebab hingga tidak berjalannya penyaluran dana BOS disebabkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak miliki pihak sekolah. Karenanya kata Yuyun, untuk mengatasi keterbasan SDM tersebut pihaknya menggelar bimbingan tekhnis.

“Rata-rata kendalanya di SDM, makanya tahun ini kita menyelanggarakan bimbingan tehknis, yang diikuti Bendahara sekolah, bendahara pembantu sekolah dalam rangka menjembatatini permasalahan itu,” katanya.

Bahkan kata Yuyun, karena keterbatasan SDM itu sejumlah guru terpaksa merangkap menjadi tata usaha di sekolah. “Guru memang ada guru yang terpaksa ikut membantu proses administrasi karena kurangnya SDM,” ujarnya.

Disamping itu kata Yuyun, proses pengerjaanya yang butuh waktu, hingga menyebabkan realisasi dana BOS hingga Oktober ini, ada yang baru 1 persen. Hal itu kata Yuyun, sehingga tidak sesuai target yang diharapkannya.

“Cuma mereka agak lambat karena ada juga diproses juga mengamprahnya, ada juga diproses penyusunan untuk, mengamprah itu butuh waktu juga. Mereka sudah melakukan kegiatan itu, cuma diproses pengamprahannya yang belum mencapain target,” tuturnya.

Namun dirinya tetap optimis, realisasi penyaluran dana BOS akan mencapai 100 persen hingga akhir tahun. Karena, biasanya mendekati akhir tahun dana BOS tersebut akan terserap maksimal. Karena pengalaman tahun sebelumnya.
“Biasanya mendekati tutup anggaran terserap aja nanti. Tapi menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu nanti biasanya semuanya terealisasi,” ujarnya.

Pada 2011 periode Oktober, realisasi dan BOS tidak ada sekolah yang baru terealisasi 1 persen. Namun lanjutnya, secara keseluruhan penyaluran dana BOS sudah mencapai 60 persen. “Tahun lalu memang tidak ada yang hingga kini masih 1 persen. Rata-rata seluruhnya sekitar 60 persen, bahkan ada sekolah yang sudah mencapai 80 persen,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dana BOS yang belum tersalurkan diantaranya biaya honor-honor dan pengadaan alat tulis sekolah. “Rata-rata untuk honor-honor atau honorarium, termasuk alat tulis sekolah, karena biasanya mereka punya rekanan penyedia alat tulis sekolah, jadi metreka mengambil dulu baru nanti di amprah pembayarannya,” ujarnya.

Adib Wildani

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/10/11/058435010/Serapan-Dana-BOS-Balikpapan-1-Persen

 

Pelatihan Manajemen Keuangan Sekolah

PhotoGrid_1397532225703Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya, Rabu 25/1, menyelenggarakan seminar dan lokakarya “Pelatihan Manajemen Keuangan dalam Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah”. Pelatihan yang berlangsung di Widyaloka ini antara lain menghadirkan Drs. Riaji MPd dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Prof. Dr. Moeljadi SE SU dari LPM Unibraw.
Dalam kesempatan itu Drs. Riaji MPd mengatakan, konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai salah satu bentuk desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola dan memberdayakan semua sumber daya pendidikan. Dengan kemandirian tersebut sekolah akan lebih berdaya dalam mengembangkan program-programnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Menurut Riaji, dengan MBS seharusnya sistemlah yang dibongkar untuk disesuaikan dengan guru. “Di sini guru bertindak sebagai dokternya”, ungkapnya lebih lanjut.
Ratusan peserta dari berbagai SD dan SLTP yang diwakili oleh kepala sekolah dan guru se-Malang Raya ini menghadiri acara tersebut. Keberadaan BOS (bantuan operasional sekolah) yang menjadi salah satu sumber dana rintisan MBS menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta. Menjawab pertanyaan salah seorang peserta dari SLTP Bululawang: “Apakah BOS akan berlanjut sampai tahun depan?” Riaji menegaskan: “Jika tidak didemo dan BBM tidak naik, maka BOS akan terus berlanjut”.

Adib Wildani

Sumber:  http://prasetya.ub.ac.id/berita/Pelatihan-Manajemen-Keuangan-Sekolah-8872-id.html

PEMBUKAAN DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

PhotoGrid_1397532225703Selasa, 15/04/2014
Bertempat di Kampung Cemara, Wakil Walikota Prabumulih Andriansyah Fikri, SH membuka secara resmi DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Prabumulih. Diklat tersebut di ikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari perwakilan sekolah tingkat dasar dan tingkat menengah, dengan jumlah pelajaran sebanyak 120 jam pelajaran.
Dalam sambutannya Wakil Walikota Prabumulih Bpk. Andriansyah Fikri, SH mengatakan maksud dari diadakannya kegiatan diklat ini adalah utk membekali saudara2 selaku pelaksana atau penanngung jawab keuangan disekolah dengan pengetahuan atau teori yang benar dengan berlandaskan peraturan yang berlaku dan mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabel.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah Kepala SKPD dan Kepala Kepala Sekolah di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih.

Adib Wildani

Sumber: http://www.kotaprabumulih.go.id/?p=1676

Bulan Depan Laporan BOS melalui Online

PT Telkom-Disdik Teken MoU Kerja Sama

KOTA-Kerja sama antara PT Telkom dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan ditandatangani dalam Memorandum of Understanding (MoU) implementasi internet pendidikan. Kini laporan bantuan operasional sekolah (BOS) melalui online, bisa dimulai bulan depan. Hal itu disampaikan Account Manager Madura Area Sutikno kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (22/5).

Saat ini pihak Telkom masih menuntaskan sosialisasi PPBD online dan implementasi internet pendidikan di lingkungan sekolah Kabupaten Bangkalan yang diikuti oleh ratusan peserta delegasi dari berbagai SD, SMP dan SMK/SMA serta UPTD. ”Seharusnya 20 Mei program internet pendidikan ini sudah selesai. Berhubung acaranya baru dilaksanakan, jadi 25 Mei sosialisasi baru selesai. Setelah tanggal 25 Mei masing-masing sekolah penerima BOS sudah mempunyai akun.

Sehingga laporan BOS online bisa dimulai bulan Juni,” ujarnya. Sutikno mengatakan program internet pendidikan, bertujuan untuk mempermudah proses laporan dana BOS. Selain itu, dengan efisiensi dalam proses monitoring. Program ini tidak hanya terfokus pada laporan BOS, tapi juga bisa digunakan untuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB) secara online, ini baru pertama kali dilaksanakan. Ada beberapa paket dalam program internet pendidikan.

Yaitu, aplikasi sistem informasi manajemen sekolah, aplikasi e-mail, dan aplikasi akses ke Portal Pendidikan Jatim. PT Telkom siap membina operator sekolah yang ikut program internet pendidikan. Jika sekolah yang di luar jangkauan jaringan Telkom? ”Untuk yang berada di luar jangkauan jaringan, akan di-handle oleh PT Telkomsel,” jawab Sutikno.

Adib Wildani

Sumber: http://www.maduraterkini.com/berita-bangkalan/bulan-depan-laporan-bos-melalui-online.html

Sebaran Anggaran Fungsi Pendidikan

Jakarta, Kemdikbud — Anggaran fungsi pendidikan tahun 2014 sebesar Rp371,16 Triliun. Anggaran tersebut dianggarkan melalui 16 kementerian/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer daerah, termasuk gaji pendidik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, mengatakan, pendidikan merupakan bagian dari otonomi.  Oleh karena itu, dana transfer daerah mengambil porsi paling besar, yaitu Rp238,6  Triliun atau 65,3 persen. Sisanya, Rp80,6 Triliun atau sekitar 21,3 persen dianggarkan oleh Kemdikbud.

”Selain transfer daerah dan Kemdikbud, 11 persen lainnya ada di Kementerian Agama, dan di 14 kementerian atau lembaga lain yang melaksanakan fungsi pendidikan,” jelas Mendikbud di Jakarta, Rabu (18/06/2014).

Adapun 14 kementerian lembaga yang ikut menggunakan anggaran fungsi pendidikan adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perpustakaan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Mendikbud mengatakan, besarnya anggaran pendidikan harus di ikuti dengan sistem tata kelola yang jauh lebih baik lagi. Anggaran yang terdapat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbagi menjadi anggaran mengikat sebesar 75,65 persen, prioritas nasional 22,56 persen, dan manajemen non gaji 1,79 persen.

Anggaran Kemdikbud yang mengikat terdiri dari Bantuan Siswa Miski (BSM), gaji dan operasional, PNBP, tunjangan guru, tunjangan dosen non PNS, UN dan akreditasi, beasiswa berprestasi, BOP, BOPTN dan pendaftaran mahasiswa, BOS SM, beasiswa guru dan dosen, sertifikasi guru dan dosen, PHLN, RMP PHLN.

Anggaran Kemdikbud yang menjadi prioritas nasional terdiri dari Wajar 9 tahun, kurikulum, PMU, penelitian dan pengembangan, budaya dan bahasa, pengembangan SDM, Paudisasi dan kecakapan hidup, lanjutan sarana dan prasarana perguruan tinggi, kompetisi dan lomba. Sedangkan anggaran Kemdikbud non gaji diperuntukan untuk koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan.

Adib Wildani

Sumber: http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2710