Search Results for: laporan bos online

Bulan Depan Laporan BOS melalui Online

PT Telkom-Disdik Teken MoU Kerja Sama

KOTA-Kerja sama antara PT Telkom dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan ditandatangani dalam Memorandum of Understanding (MoU) implementasi internet pendidikan. Kini laporan bantuan operasional sekolah (BOS) melalui online, bisa dimulai bulan depan. Hal itu disampaikan Account Manager Madura Area Sutikno kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (22/5).

Saat ini pihak Telkom masih menuntaskan sosialisasi PPBD online dan implementasi internet pendidikan di lingkungan sekolah Kabupaten Bangkalan yang diikuti oleh ratusan peserta delegasi dari berbagai SD, SMP dan SMK/SMA serta UPTD. ”Seharusnya 20 Mei program internet pendidikan ini sudah selesai. Berhubung acaranya baru dilaksanakan, jadi 25 Mei sosialisasi baru selesai. Setelah tanggal 25 Mei masing-masing sekolah penerima BOS sudah mempunyai akun.

Sehingga laporan BOS online bisa dimulai bulan Juni,” ujarnya. Sutikno mengatakan program internet pendidikan, bertujuan untuk mempermudah proses laporan dana BOS. Selain itu, dengan efisiensi dalam proses monitoring. Program ini tidak hanya terfokus pada laporan BOS, tapi juga bisa digunakan untuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB) secara online, ini baru pertama kali dilaksanakan. Ada beberapa paket dalam program internet pendidikan.

Yaitu, aplikasi sistem informasi manajemen sekolah, aplikasi e-mail, dan aplikasi akses ke Portal Pendidikan Jatim. PT Telkom siap membina operator sekolah yang ikut program internet pendidikan. Jika sekolah yang di luar jangkauan jaringan Telkom? ”Untuk yang berada di luar jangkauan jaringan, akan di-handle oleh PT Telkomsel,” jawab Sutikno.

Adib Wildani

Sumber: http://www.maduraterkini.com/berita-bangkalan/bulan-depan-laporan-bos-melalui-online.html

Sekolah tolak transparansi pengelolaan dana BOS

Sekolah tolak transparansi pengelolaan dana BOS

Pendidikan – Pemerintah dan kalangan legislatif didesak membuka akses publik terhadap informasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui regulasi di bidang pendidikan. Kasus penyelewengan dana BOS biasanya terendus dari sikap menutup diri pengguna anggarannya.

“Sekitar 87 persen dari 222 sekolah penerima BOS di delapan provinsi menolak menyerahkan laporan penggunaan dananya, saat kami melakukan uji akses informasi,” kata Direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Suroto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Hasil Uji Akses Program BOS di Hotel Agas Solo, Minggu (8/12/2013).

Penolakan ini dilakukan UPTD instansi pendidikan milik pemerintah terhadap petugas survei, yang dilakukan serentak pada 21 Oktober di provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, dan NAD. Instansi beralasan, dokumen tersebut rahasia dan hanya BPKP, BPK serta Inspektorat yang berhak mengauditnya. Selain itu, dokumen tak bisa keluar tanpa izin kepala dinas.

“Mereka juga khawatir dokumen tersebut dimanfaatkan untuk memeras,” lanjutnya.
Dari 12 sekolah tingkat SD dan SMP di Solo, hanya satu sekolah saja yang bersedia menyerahkan dokumen penggunaan dana BOS, meliputi salinan kuitansi pembelian barang dan sebagainya.

Sedangkan kabupaten di sekitar Solo menolak sama sekali, yakni Karanganyar, Sragen dan Klaten. Di sisi lain, hasil kajian terhadap dokumen pengelolaan BOS memunculkan tanda tanya besar.
“Secara nominal, sinkronisasi antara RKAS (rencana kegiatan anggaran sekolah) diragukan. Indikasinya, ada pembelian tidak masuk akal, transaksi menumpuk di waktu tertentu dan soal pertanggungjawaban. Dimana identitas rekanan monoton, serta nyaris tak ada selisih antara rencana dengan realisasi anggaran,” kata dia.

Menurut YSKK, informasi dana BOS bebas diakses publik yang diatur UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemerintah daerah dan pusat bersama kalangan legislatif perlu menyeriusi fakta tersebut, supaya implementasi UU KIP optimal.
“Salah satunya dengan merevisi Kepmen No004/U/2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan,” tegasnya

Sumber: http://daerah.sindonews.com/read/2013/12/09/22/814692/sekolah-tolak-transparansi-pengelolaan-dana-bos

Empat Sekolah Kelebihan Dana BOS

ilustrasi (JIBI/dok)

SOLO--Sebanyak empat sekolah menengah atas (SMA) di Solo diketahui kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan Sma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sisa dana total senilai Rp294 juta tersebut telah dikembalikan oleh sekolah masing-masing melalui pengiriman via kantor pos.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Unggul Sudarmo, mengatakan kelebihan dana tersebut lantaran adanya kesalahan pengetikan rekap total siswa.

Keempat sekolah tersebut yakni SMA 17 Solo senilai Rp188,5 juta atau 377 siswa, SMA Widya Bakti senilai Rp53 juta atau 106 siswa, SMA Al Islam 3 senilai Rp6 juta atau 12 siswa, serta SMA Tunas Pembangunan 1 senilai Rp46,5 juta atau 93 siswa.

“Sebelumnya dana sudah masuk ke rekening sekolah pada Agustus dan September lalu. Kemudian kami mengecek penyaluran dana dan ternyata ada kelebihan dana yang harus dikembalikan sekolah. Sampai saat ini dana sudah dikembalikan semua ke pusat,” jelasnya saat ditemui solopos.com di ruang kerjanya, Senin (11/11/2013).

Unggul menambahkan pengembalian kelebihan dana tersebut telah dicek secara langsung oleh staf dari Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud pada pekan lalu. Pengecekan tersebut untuk melihat bukti pengiriman kembali kelebihan dana tersebut. Setelah dicek, ternyata dana telah dikembalikan mulai 24 September sampai 10 Oktober lalu.

“Total dana BOS dari APBN tahun ini mencapai Rp2 miliar lebih, setelah cair ada pengawasan dari  Disdikpora dan Kemendikbud agar kelebihan dana segera dikembalikan,” imbuhnya.

Sementara itu pihaknya juga masih dalam proses pendataan sekolah yang menerima dana kurang dari jumlah siswa yang diajukan. Menurutnya, sampai saat ini sudah ada beberapa sekolah yang melaporkan kekurangan dana BOS yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang diajukan. Beberapa sekolah tersebut yakni SMA Santo Yosef kurang Rp Rp21 juta atau 42 siswa, SMA Tripusaka kurang Rp3,5 juta atau tujuh siswa, SMAN 5 Solo kurang Rp17,5 juta atau 35 siswa, SMA Batik 2 kurang Rp3,5 juta atau tujuh siswa, SMA Murni Rp34 juta atau 68 siswa, serta SMAN 6 kurang Rp4 juta atau delapan siswa.

“Kekurangan ini segera kami usulkan ke pusat supaya bisa ditambah sesuai dengan jumlah siswa yang diajukan. Masih banyak sekolah yang belum melapor, sehingga kami mengimbau kepada sekolah yang merasa dana BOS tidak sesuai segera melapor,” terangnya.

Sementara itu, Kepala SMA Batik 2 Solo, Suwarto, mengatakan dana BOS dari pemerintah pusat sudah cair pada Oktober lalu. Namun, masih ada kekurangan dana yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang diajukan.

Menurutnya, pengiriman data pengajuan BOS langsung dikirim ke pusat secara online melalui internet. “Belum sesuai dengan jumlah, tapi sudah kami laporkan ke Disdikpora. Sebelumnya sudah dihitung-hitung tapi ternyata masih ada kekurangan,” jelasnya saat dihubungi solopos.com.

Sebagai informasi besaran dana BOS SMA yang diterima oleh siswa pada tahun ajaran 2013/2014 senilai Rp1 juta setahun. Pada pencairan semester Juli-Agustus ini masing-masing siswa menerima Rp500.000. Penyaluran BOS langsung dikirim ke rekening masing-masing sekolah. Sedangkan pemanfaatan BOS digunakan untuk mendukung operasional sekolah.
Sumber: http://www.soloposfm.com/2013/11/bantuan-pendidikan-empat-sekolah-kelebihan-dana-bos/

Dinas Pendidikan Sumut Telah Salurkan Dana BOS Tahap III

Dinas Pendidikan Sumatera Utara telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan III sebesar Rp387 miliar kepada sekolah dan siswa penerima bantuan dari 33 kabupaten dan kota di provinsi itu.

“Untuk tahap III sudah disalurkan sejak 10 Juli 2012 lalu kepada 11.604 sekolah dan 2.429.312 siswa SD dan SMP di 33 kabupaten dan kota se Sumut,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bahauddin Manik di Medan Rabu .

Ia mengatakan tahun 2012 ini Sumut memperoleh “jatah” sebesar Rp1,5 triliun lebih yang penyalurannya dibagi atas empat triwulan. Pada penyaluran dana BOS tahap I, II dan III setiap triwulan, jumlah dana yang disalurkan berkisar Rp387 miliar.

“Saat ini dana sisa di kas Pemprop Sumut untuk dana BOS yang dijadwalkan akan disalurkan pada Oktober 2012 mendatang sebesar Rp412 miliar lebih. Pada penyaluran untuk tahap IV data siswa dan sekolah kemungkinan akan mengalami perubahan dan jumlah yang diterima siswa juga kemungkinan akan berubah juga,” katanya.

Jumlah siswa penerima dana BOS di Sumut sebanyak 2.429.312 orang dengan rincian 1.504.279 siswa SD negeri, 262.800 siswa SD swasta, 417.2189 siswa SMP Negeri dan 206.015 siswa dari SMP swasta.

Dana BOS jenjang SD/SDLB sebanyak Rp397.000 untuk siswa di kawasan kabupaten, sementara untuk siswa di kota mendapat Rp400.000,- per siswa per tahun.

Sementara siswa SMP sebesar Rp570.000,- untuk kabupaten dan di kota Rp575.000,- per siswa untuk setiap tahunnya.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian pengadaan buku teks pelajaran, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai dan perawatan sekolah.

Kemudian layanan jasa, pembayaran guru dan tenaga kependidikan honorer, membantu siswa miskin, pembangunan profesi guru, pembelian perangkat komputer dan biaya lainnya.

Sumber: http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/dinas-pendidikan-sumut-telah-salurkan-dana-bos-tahap-iii/

BOS SMA, Penerima Manfaat Dimohon Dapat Melaksanakan Dengan Baik

Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) untuk SMA / SMK baik itu negeri maupun pihak sekolah swasta kini sudah mulai cair namun hanya baru kelas 11 dan kelas 12 ( kelas 2 dan 3 ), dan saatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga bagi yang ingin menyekolahkan kejenjang sekolah menengah lanjutan, terutama masyarakat yang kurang mampu dapat ditopang dalam pembiayaannya dari anggaran BOS itu sendiri, mengingat pelaksanaannya program Pendikan Menengah Universal ( PMU ), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah meluncurkan program Bantuan Oprasional Sekolah terhadap SMA / SMK di seluruh Indonesia merupakan program prioritas utama pada PMU ini, maka di harapkan dengan program peluncuran Bantuan dana keuangan seperti BOS ini mampu memenuhi terhadap biaya pada oprasional sekolah serta dapat memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu terutama dampak bagi siswa – siswi yang oran tuanya kurang mampu.

Program BOS tersebut adalah sebagai wujud keberpihakan Pemerintah terhadap Siswa – siswi  itu atas dasar pengelolaan dari dana BOS SMA / SMK tersebut, Sekolah telah diwajibkan untuk membebaskan dan atau membantu terhadap siswa – siswi yang orang tuanya tidak mampu dari Kewajiban membayar iuran Sekolah serta biaya – biaya untuk kegiatan ekstrakulikuler para peserta didik, namun apa yang terjadi di lapangan, sementara Pemerintah dengan gencarnya meluncurkan Program BOS demi tercapainya kualitas pendidikan, ini malah dikotori dengan tindakan sejumlah oknum kepala sekolah yang masih melakukan pungutan diluar batas kewajaran dalam rangka dalih PSB, padahal dalam Juklak dan Juknis sendiri sudah jelas bagi Sekolah yang menerima BOS ini diharapkan bisa menanggulanginya dari anggaran BOS bagi siswa – siswi yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran baik itu dalam waktu PSB sendiri maupun dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah berlangsung, dalam arti tidak harus seluruhnya siswa – siswi di gratiskan tapi hanya bagi siswa yang tidak mampu sesuai dengan program yang di prakarsai PMU sendiri, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Drs H. Mahmud MM. M.Pd telah mengutaran bahwa pihak sekolah jangan melakukan pungutan apalagi dalam PSB maupun dengan dalih apa pun,” tegasnya.

Sedangkan menurut Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Garut Drs. Dede Sutisna yang didampingi seorang Pengawas Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Soni MS yang ikut nimbrung, ketika ditemui beberapa Insan Pers di ruangan Kerja Sekretaris Dinas Pendidikan mengatakan,” Bahwa BOS SMA / SMK baru akan diusulkan dan belum cair, sedangkan menurut Soni MS  yang berkata seolah – olah Ia seorang yang mewakili sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut,” bahwa adanya BOS sendiri dalam arti bukan tidak adanya pungutan tetapi sepanjang di perbolehkan oleh Komite Sekolah bukan Kepala Sekolah untuk menutupi segala kekurangan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dimisalkan kebutuhan Sekolah sendiri memerukan anggaran, maka sekolah boleh memungut untuk menutupi kekurangannya,” dalihnya.

Di pihak lain Ka.Si Kelembagaan pada Bidang sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Ela Halimin, SH,MSi yang menangani Program BOS SMA dan SMK mengatakan,” BOS SMA / SMK terhitung mulai pada bulan Juli sampai dengan Desember ada Sekolah yang sudah cair, tetapi dengan rintisan bantuan operasional sekolah ( RBOS ) secara bertahap hanya baru Kelas 11 dan Kelas 12, karena ini aturan dari Direktorat atas turunnya program BOS secara bertahap, selain itu kenapa BOS SMA / SMK sendiri dikatakan RBOS, Karena Pemerintah belum berani mengatakan wajib belajar 12 Tahun, sebab kebutuhan wajib belajar 12 Tahun standar wajib belajar di SMA / SMK berbeda sekali dengan SD dan SMP, makanya Pemerintah mencanangkan Pendidikan Menengah Universal ( PMU ), PMU itu sendiri mengenai Pembiayaannya ditunjang oleh RBOS, makanya Pemerintah membuka program BOS yang mana pembiayaannya sendiri ditunjang oleh Tiga Paktor, antara lain Biaya Personal, Biaya Oprasional, dan Biaya Inprastruktur, untuk itu dengan adanya BOS tersebut tidak serta merta pembebasan terhadap siswa – siswi, disebabkan Pemerintah menyadari akan berapa yang harus di bebaskan,” Tegasnya.

Sumber: http://radaronline.co.id/2013/09/09/bos-sma-penerima-manfaat-dimohon-dapat-melaksanakan-dengan-baik/

Software SiapBOS bisa digunakan untuk membuat laporan BOS SD SMP SMA SMK Sederajat. Software SiapBOS bisa dipakai untuk membuat laporan yang sesuai JUKNIS BOS SD SMP SMA SMK.

Harganya murah untuk membuat Laporan BOS SMA SMK. Jaman sekarang sudah tidak jamannya untuk repot-repot bikin laporan BOS..

Tersedia : versi desktop untuk SiapBOS (1.65jt) dan versi web untuk Pastibos (3.3jt – skrg ada promo diskon 50% – 25 okt – 8 nop 13).